Proyek Belum Dibayar, Kontraktor Ini Ngadu ke Sri Mulyani


PT Elva Primandiri, kontraktor yang membangun proyek Mapolda Aceh II melaporkan kalau sampai saat ini belum mendapatkan pembayaran dari hasil pengerjaan pembangunan yang sudah tuntas dilakukan pada 2007 lalu. Berbagai upaya telah dilakukan oleh PT Elva Primandiri untuk meminta hak pembayaran berdasarkan pembangunan Mapolda Aceh itu.

Direktur PT Elva Primandiri, Elva Waniza beserta Kuasa Hukumnya Habib Salim bin Jindan pun mendatangi Kementerian Keuangan untuk menindaklanjuti perihal itu.

” Sebagai tindak lanjut apa yang telah saya lakukan selama ini dari perjalanan panjang ini,” tutur Elva di Jakarta, Selasa (3/ 9/ 19).

Menurut Elva, semua sebetulnya sudah harus terfokus di kantor Kementerian Keuangan, kepada Menteri Keuangan atau Sekretaris Jenderal.” Karena di tangan beliau lah, sebagai penjabat, sebagai petinggi, masalah ini akan selesai. Karena bagaimanapun beliau adalah pengambil kebijakan tertinggi di Kementerian Keuangan,” ucapnya.

Menurutnya, dirinya hanya meminta putusan hukum dilaksanakan, yakni pembayaran atas pembangunan Mapolda Aceh ditambah bunga bank 10 bulan setelah anmanning (teguran) senilai kurang lebih Rp 37 miliar.

” Saya hanya menyampaikan, karena hak itu harus diperjuangkan hingga titik darah penghabisan, sampai pada bapak Presiden RI, seperti yang di informasikan kuasa hukum saya Habib Salim Jindan, ataupun saya sampai ke HAM internasional, banyak jalan. Tapi saya berharap jangan terlalu berpanjang lebar lah, cukup dengan ibu menteri dan sekjennya dengan tim internal beliau. Jangan sampai saya diombang ambingkan lagi,” paparnya.

Dalam kesempatan yang serupa, Kuasa Hukum Elva Waniza yang juga Presiden Majelis Dzikir RI- 1, Habib Salim Jindan mengatakan, sedianya pertemuan dengan pihak Kementerian Keuangan dilakukan pada Senin( 2/ 9/ 19) kemarin. Namun karena tidak ada kejelasan, akhirnya pertemuan baru dilangsungkan hari ini.

” Di sini kita atas nama Majelis Dzikir RI 1 harus ikut mendakwahkan ataupun revolusi mental para pejabat Kementerian Keuangan yang dimana telah abai, tidak taat kepada keputusan hukum yang inkracht, dimana berdasarkan keputusan kementerian itu sendiri dalam suratnya terdapat pelaksanaan putusan hukum, peraturan menteri nomor 80 PMK. 01/ 2015 mengenai pelaksanaan putusan hukum. Namun tidak dijalankan bahkan diabaikan,” kata Salim.

Beliau mengatakan apabila perjalanan proyek yang sudah 10 tahun lebih ini sangat menyakitkan, karena Kementerian Keuangan tidak memiliki itikad baik untuk menuntaskan kewajibannya kepada PT Elva Primandiri.

“Kami juga datang untuk mendakwahkan untuk dzikir, ingat Allah, dan jangan sampai memalukan bapak Presiden Republik Indonesia tentang tidak dilaksanakannya putusan hukum seperti ini. Karena tidak ada dalil lagi, putusan sudah inkracht, sudah memiliki keputusan tetap. Dan kami yakin Ibu Sri Mulyani itu adalah Menteri yang luar biasa, kebanggaan Bapak Presiden,” ungkapnya.

QFS Indonesia merupakan salah satu Penyedia Badan Sertifikasi ISO, Akan membantu Bisnis dan Organisasi Anda dalam menerapkan dan tersertifikasi ISO dengan proses mudah

 

Mau Proses Sertifikat ISO dengan Proses Mudah, Valid Absah Plus bisa dapat Dokumen Pendukung ISO serta Pelatihan ISO ?
Untuk lebih lanjut, silahkan hubungi kami