Perkumpulan Kontraktor Listrik Protes Addendum Kontrak, PLN Sulselrabar: Masih Tahap Negosiasi


Perkumpulan Kontraktor Listrik Sulawesi (PKLS) memprotes keras sikap GM PLN Sulselrabar, Ismail Deu yang secara sepihak melakukan addendum kontrak dengan beberapa perusahaan dalam pelaksanaan pekerjaan di beberapa daerah di Sulsel, Sultra dan Sulbar.

Hal ini disampaikan oleh juru bicara Perkumpulan Kontraktor Listrik Sulawesi, Aiman Adnan, Jumat (29/5/2020).

Aiman menjelaskan para kontraktor listrik swasta sangat dirugikan dengan adanya usaha PT PLN unit induk wilayah Sulselrabar untuk melakukan pengambilalihan kontrak dari Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) dengan pihak vendor alih daya dengan alasan Peraturan Direksi PT PLN Nomor : 0219 P/DIR/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi PT PLN Nomor 500 K/DIR/2013 Tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan lain di Lingkungan PT PLN.

“Ini sama saja dengan mematikan kontraktor lokal, ini tidak sehat, dan ini dilakukan disaat pekerjaan (kontrak) sementara berlangsung, bahkan sudah memasuki akhir kontrak, ada apa ini GM PLN Sulselrabar? Kami akan lakukan protes keras” ucap Aiman.

Aiman menegaskan pihaknya telah menyusun draf protes dan segala bentuk administrasi berikut contoh kasus untuk dibawa ke Komisi VI DPR RI dan Kementrian BUMN.

“Inikan tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh menteri BUMN beberapa waktu yang lalu bahwa Erick Tohir ingin proses tender proyek BUMN dilakukan secara transparan. Hal tersebut untuk menghindari adanya anak, cucu, atau cicit usaha BUMN yang mengikuti proyek BUMN” tambah Aiman yang juga mantan Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Sul-Sel ini.

“Pak Menteri BUMN sendirikan yang bilang bahwa enggak ada lagi BUMN ikut tender, BUMN sama BUMN ikut tender di BUMN, padahal barangnya dari swasta juga. Itu yang tidak boleh lagi. Proyek dengan swasta banyak yang bisa kita sinergikan, apakah itu yang medium atau yang besarnya” lanjutnya.

Aiman memastikan dirinya bersama beberapa Perkumpulan Kontraktor Listrik se-Sulsel, Sultra dan Sulbar dalam beberapa hari ke depan akan menggerakkan pekerja dan karyawan masing-masing untuk menduduki PLN Sulselrabar dan akan mengirim perwakilan untuk melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI dan Kementrian BUMN.

Terpisah, Humas PLN Sulselrabar Eko Wahyu Prasongko Humas PLN Sulselrabar Eko Wahyu Prasongko mengatakan draft addendum kontrak yang dimaksud masih tahap negosiasi bersama antara PLN dan kontraktor.

“Yang diaddendum adalah pemberi kerjanya dari PLN yang di UP3 diadendum menjadi PLN Wilayah. Adapun lokasi pekerjaan dan lingkup pekerjaan serta pelaksananya (kontraktornya) tetap tidak berubah,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa addendum kontrak atau perubahan kontrak harus disepakati oleh kedua belah pihak, antara PLN dan Kontraktor.”Tidak mungkin addendum kontrak itu cuma sepihak,” tegasnya.

QFS Indonesia merupakan salah satu Penyedia Badan Sertifikasi ISO, Akan membantu Bisnis dan Organisasi Anda dalam menerapkan dan tersertifikasi ISO dengan proses mudah

Mau Proses Sertifikat ISO dengan Proses Mudah, Valid Absah Plus bisa dapat Dokumen Pendukung ISO serta Pelatihan ISO ?
Untuk lebih lanjut, silahkan hubungi kami