Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Orang( PUPR) Basuki Hadimuljono mengapresiasi tahap Tubuh Pengawasan Finansial serta Pembangunan( BPKP) bagaikan pengajar Petugas Pengawasan Internal Penguasa( APIP) meluncurkan program Certified Government Chief Audit Executive( CGCAE) ataupun Penataran pembibitan Pengaudit Administrator bagaikan pemecahan kenaikan kompetensi untuk arahan APIP.
“Ini merupakan bentuk tanggung jawab BPKP sebagai pembina APIP. Saya menyambut baik dan mendukung sertifikasi bagi Pimpinan APIP (Irjen, Irtama, para Inspektur) yang tidak berlatar-belakang Auditor.
Sehingga nantinya memiliki standar minimal profesionalisme yang sama,” kata Basuki dalam keterangannya di acara peluncuran CGCAE di kantor BPKP Jakarta, Senin (30/11). Basuki melanjutkan, bagi pimpinan APIP yang tidak memiliki latar belakang auditing perlu membekali diri dengan terus belajar, belajar, dan belajar untuk dapat beradaptasi dengan kebutuhan.
Pengalaman Basuki menjadi pimpinan APIP di Kementerian PU sejak 2007-2013 sebagai Inspektur Jenderal mendorongnya untuk terus belajar, bertanya dan membaca literatur, salah satunya Majalah Pengawasan BPKP.
Selain itu, ia juga selalu berkunjung dan berdiskusi di BPKP yang dianggapnya sebagai kantor kedua. Semuanya dilakukan karena ia sadar bukan seseorang yang memiliki latar belakang auditor. Apalagi, Pimpinan APIP berperan penting dan strategis mengawal program pembangunan nasional untuk mencapai target yang ditetapkan. Bahkan, untuk meningkatkan fungsi pengawasan internal di Kementerian PUPR, ia juga tengah menyelesaikan rencana pembentukan direktorat kepatuhan internal di masing-masing Ditjen di Kementerian PUPR.
Unit tersebut akan bertanggung jawab untuk fokus mengawasi, selain fungsi pengawasan yang dijalankan Inspektorat Jenderal. Sebab, upaya pencapaian target pembangunan nasional membutuhkan pengawasan efektif.
Khusus tahun 2021, program pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR difokuskan untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan peningkatan ketahanan pangan melalui program food estate, pengembangan kawasan industri, penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), pembangunan prasarana dasar dan padat karya. Sejak awal pembentukan Kabinet Indonesia Maju, imbuh Basuki, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan penyederhanaan birokrasi menjadi dua level eselon, serta secara bertahap mengganti Jabatan Struktural Eselon III dan IV dengan Jabatan Fungsional (JF) yang menghargai keahlian dan kompetensi.
Dengan begitu, standardisasi keahlian dan kompetensi merupakan hal wajib bagi Aparatur Sipil Nasional (ASN). “Bagi APIP, hal ini patut kita sikapi sebagai tantangan bukan hambatan yang harus mampu dijawab BPKP bersama Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) guna memenuhi kebutuhan pengembangan keahlian dan kompetensi Auditor Internal Pemerintah.
Kebutuhan ini pula yang dulu melatarbelakangi terbentuknya Forum Bersama (Forbes) APIP yang menjadi cikal bakal AAIPI,” ujar Basuki yang juga pendiri sekaligus ketua pertama AAIPI yang dibentuk pada 30 November 2012. AAIPI dibentuk untuk menyatukan berbagai organisasi APIP di tingkat nasional dan daerah dari Sabang sampai Merauke dengan misi meningkatkan profesionalisme auditor pemerintah, berkontribusi/memberi masukan pembinaan dan pengembangan profesi auditor, serta menyamakan persepsi profesi auditor di bidang pengawasan intern pemerintah.
Peran APIP yang efektif sebagaimana diatur pada PP 60 Tahun 2008, di antaranya harus mampu memberikan peringatan dini dengan prinsip mengedepankan pencegahan terjadinya penyimpangan dan tindak pidana korupsi. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, program sertifikasi CGCAE memiliki tiga manfaat. Pertama, membantu para pimpinan APIP yang sudah menduduki jabatan untuk mengembangkan kompetensi dan mengikuti ujian sertifikasi CGCAE. Kedua, sertifikasi CGCAE dapat diikuti para pegawai yang dipersiapkan untuk menjadi pimpinan APIP.
Ketiga, sertifikasi CGCAE bisa menolong para arahan departemen atau Badan atau pemda dalam memilah calon arahan APIP. Pada aktivitas tersebur, akta CGCAE lewat Recognition Program pula diserahkan pada Menteri PUPR atas kinerjanya yang ditaksir sukses bagaikan menteri serta mantan arahan APIP di Departemen PUPR sepanjang kurang lebih 6 tahun. Tidak hanya menteri PUPR, akta CGCAE lewat Recognition Program itu pula diserahkan pada Pimpinan BPK Agung Sabda Sampurna, Inspektur Jenderal Departemen Finansial Sumiyati.
QFS Indonesia merupakan salah satu Badan Sertifikasi ISO, Akan membantu Bisnis dan Organisasi Anda dalam menerapkan dan tersertifikasi ISO dengan proses mudah
Mau Proses Sertifikat ISO dengan Proses Mudah, Valid Absah Plus bisa dapat Dokumen Pendukung ISO serta Pelatihan ISO ?
Untuk lebih lanjut, silahkan hubungi kami.