Kemenkeu Beri Fasilitas Pajak Untuk Kontraktor Kontrak Bagi Hasil Migas


Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan fasilitas fiskal bagi kontraktor kontrak bagi hasil minyak dan gas dalam melakukan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi.

Fasilitas fiskal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.03/2019 tentang Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Perlakuan Perpajakan atas Pembebanan Biaya Operasi Fasilitas Bersama dan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat.

Pada tahap eksplorasi, pemerintah memutuskan tidak memungut PPN serta PPnBM berdasarkan perolehan atau pemanfaatan barang kena pajak( BKP) tertentu, jasa kena pajak( JKP) tertentu, maupun pemanfaatan BKP tak berwujud dari luar pabean di dalam daerah pabean dalam rangka operasi perminyakan.

Tidak hanya itu, pemerintah juga berikan penurunan PBB sebesar 100% dari PBB Migas terutang yang terdaftar dalam surat pemberitahuan pajak terutang.

Sedangkan pada tahap eksploitasi, pemerintah juga memberikan fasilitas fiskal yang serupa. Tetapi, pada langkah eksploitasi ini, fasilitas baru diberikan dengan pertimbangan keekonomian proyek dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi alias Departemen ESDM.

Pertimbangan keekonomian proyek yang dimaksud hanya diberikan bagi kontraktor yang tidak bisa mencapai internal rate of return berdasarkan perhitungan keekonomian dalam suatu periode kontrak untuk hasil, dan memiliki wilayah kerja dengan kriteria tertentu.

Kriteria lokasi itu antara lain berada di laut dalam, memiliki potensi hydrocarbon pada kedalaman reservoir yang berkarakteristik high pressure, high temperature, atau high impurities yang memiliki kandungan karbon dioksida atau hidrogen sulfida.

Juga yang berlokasi di wilayah yang keberadaan infrastruktur penunjang migasnya masih terbatas, lokasi offshore maupun onshore yang belum sama sekali tersedia infrastruktur penunjang.

Serta yang berada di lokasi pengembangan lapangan secondary dan tertiary, atau merupakan pengembangan lapangan unconventional.

Selain itu keringanan PBB migas untuk tahap ekploitasi hanya mendapat pengurangan PBB atas tubuh bumi paling tinggi sebesar 100%.

Insentif perpajakan juga diberikan dalam bentuk pengecualian dari pemotongan PPh atas pembebanan biaya operasi fasilitas bersama oleh kontraktor dalam rangka pemanfaatan barang milik negara di bidang hulu minyak dan gas bumi, serta atas penyerahan jasa kena pajak yang timbul tidak dikenakan pajak pertambahan nilai sepanjang memenuhi kriteria tertentu.

Pengeluaran alokasi biaya tidak langsung kantor pusat dari kontraktor yang memenuhi sejumlah syarat tertentu juga tidak lagi termasuk dalam objek pemotongan PPh dan pemungutan PPN.

QFS Indonesia merupakan salah satu Penyedia Badan Sertifikasi ISO, Akan membantu Bisnis dan Organisasi Anda dalam menerapkan dan tersertifikasi ISO dengan proses mudah

 

Mau Proses Sertifikat ISO dengan Proses Mudah, Valid Absah Plus bisa dapat Dokumen Pendukung ISO serta Pelatihan ISO ?
Untuk lebih lanjut, silahkan hubungi kami