Kejagung Kini Usut Kasus Asabri Rp 17 T, Bagaimana Penyidikan di Polri


Kasus asumsi korupsi di badan PT Asabri( Persero) saat ini ditangani Kejaksaan Agung( Kejagung) sesudah Menteri BUMN Erick Thohir sowan ke Jaksa Agung Sanitiar( ST) Burhanuddin. Sementara itu, kasus ini sebelumnya ditelusuri Bareskrim Polri.

” Ke depan memanglah Asabri kami yang hendak menanganinya untuk menyelesaikannya dengan cara hukumnya,” tutur Burhanuddin di kantornya, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Selasa( 22/ 12/ 2020).

Padahal kabar terakhir mengenai skandal Asabri ini diusut Polri. Pada 11 November 2020 Karo Penmas Divisi Humas Polri saat itu yang dijabat Brigjen Awi Setiyono mengatakan Polri menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kerugian negara dari kasus dugaan korupsi Asabri.

Terkait kerugian negara, penyidik menunggu hasil audit dari BPK RI. Memang dalam proses penyidikan, penyidik telah menemukan barang bukti berupa hasil audit internal terkait dengan kegiatan yang dilakukan PT Asabri yang dimungkinkan akan berakibat terkait kerugian negara. Namun, sekali lagi, itu adalah barang bukti,” kata Awi.

Saat itu Awi mengatakan perkara Asabri yang ditangani Polri ini sudah memasuki tahap penyidikan. Terdapat tiga laporan polisi (LP) yang sedang didalami tim penyidik Mabes Polri terkait kasus korupsi di Asabri.

Awi menyebutkan, dalam kasus ini, ditemukan tindak pidana berupa penyimpangan tata kelola investasi oleh PT Asabri. Dari hasil penyelidikan, penyimpangan berlangsung sejak 2012 hingga 2019.

Kembali pada pernyataan Jaksa Agung. Menurut Burhanuddin, Kejagung tidak mengambil alih kasus itu dari Polri tetapi dikoordinasikan.

“Tidak, tidak diambil alih, pertimbangannya yang kemarin dan tersangkanya itu sama. Tidak ada pengambilalihan, tidak ada. Tersangkanya sama maka kebijakan pimpinan itu bahwa udahlah kejaksaan yang menangani, supaya kita kan sudah pengalaman ya, dari pengalaman Asuransi Jiwasraya dan hampir, hampir sama nih ininya polanya, perbuatannya hampir sama, kemudian juga tindakan-tindakan, kebetulan orangnya juga sama,” kata Burhanuddin.

Burhanuddin berkata awal mulanya Menteri BUMN mendatanginya untuk membahas khusus kasus Asabri. Burhanuddin lalu mengatakan kejaksaan diminta menanggulangi permasalahan itu sebab mempunyai kesamaan dengan kasus Jiwasraya yang sebelumnya diusut kejaksaan.

” Kita telah memperoleh mulanya pak menteri melalui saya tentang hasil investigasi dari BPKP yang diperkirakan sekitar kerugiannya Rp 17 triliun. Jadi mungkin lebih sedikit lebih banyak sedikit dari Jiwasraya,” tutur Burhanuddin.

QFS Indonesia merupakan salah satu Badan Sertifikasi ISO, Akan membantu Bisnis dan Organisasi Anda dalam menerapkan dan tersertifikasi ISO dengan proses mudah

Mau Proses Sertifikat ISO dengan Proses Mudah, Valid Absah Plus bisa dapat Dokumen Pendukung ISO serta Pelatihan ISO ?
Untuk lebih lanjut, silahkan hubungi kami.