Forum Komunikasi Pengusaha Jasa Kontruksi Lebak Resah, Diduga Tender Pembangunan Dikuasai Mafia

Forum Komunikasi Pengusaha Jasa Kontruksi Kabupaten Lebak berterus terang gelisah kepada dunia tender ataupun pelelangan proyek pembangunan di Kabupaten Lebak. Kecemasan itu timbul karena asumsi adanya mafia proyek yang sudah menguasai dunia tender proyek, sehingga menyebabkan proses tender itu tidak lagi fair.

Hal itu dikatakan oleh Koordinator Forum Komunikasi Pengusaha Jasa Kontruksi Kabupaten Lebak, Rubama dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Cafe Putra Asih, Jalan Bypass, Rangkasbitung, Selasa (28/1/2020).

”Forum ini terbentuk dari kegelisahan para pengusaha jasa konstruksi hendak adanya pihak yang memonopoli tender proyek pembangunan yang berasal dari sumber dana Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebak,” tutur Rubama.

Dikatakannya, saat ini proses tender yang diselenggarakan oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Kabupaten Lebak telah berlangsung secara tidak transparan bahkan diduga telah disabotase oleh pihak yang disebutkan sebagai mafia proyek tersebut. Namun, ia enggan menyebutkan siapa yang dimaksut mafia tersebut.

Lebih jauh, ia mengungkapkan sabotase terjadi pada proses pendaftaran lelang dimana para pengusaha jasa konstruksi di Lebak mendapatkan intervensi dari mafia proyek tersebut.

”Jadi dalam proses pelelangan pihak jasa kontruksi harus melengkapi berbagai dokumen terlebih dahulu. Dari pelengkapan dokumen barulah akan muncul persentase kecocokan, dimana pihak dengan persentase tertinggi akan mendapatkan tender tersebut. Namun saya pernah mengalami dimana saya mendapatkan persentase tertinggi namun malah pengusaha lain yang dibawah persentase saya yang dapat, alasannya klasik, hanya karena kecocokan metodenya saja,” ungkapnya.

Ia mengaku prihatin akan hal tersebut yang telah menyebabkan hengkangnya para pengusaha berpotensi, dan lebih memilih mencari tender proyek di luar wilayah Kabupaten Lebak.

”Banyak pengusaha Lebak yang berpotensi dan eksis di luar Kabupaten Lebak, dibandingkan di wilayahnya sendiri karena adanya hal tersebut,” sesalnya.

Dalam kesempatan tersebut pihaknya meminta agar Pemkab Lebak dapat melaksanakan proses tender proyek secara transparan dan juga sesuai dengan apa yang telah diatur oleh perundangan-undangan. Karena menurutnya, setiap pengusaha di Lebak memiliki hak untuk mendapatkan tender proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Lebak.

”Pemerintah itu wajib mengayomi seluruh pelaku usaha di lebak, jangan mengayomi saudaranya saja, karena ini juga untuk pembangunan di Kabupaten Lebak,” tegasnya.

Ia juga meminta kepada aparat penegak hukum yang berada di ruang lingkup tersebut seperti Inspektorat, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Kejaksaan, maupun pihak lainnya dapat meningkatkan pengawasan, sehingga proses tender proyek pembangunan di Kabupaten Lebak tidak dikuasai oleh satu pihak saja.

Untuk lebih lanjut, pihaknya juga akan mengadukan hal tersebut kepada Komisi IV DPRD Lebak yang menangani bidang pengadaan.

”Penegak hukum harus proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap proyek pengadaan, sehingga tender proyek tersebut tidak dijadikan sebagai alat untuk menggiring satu perusahaan saja, namun bersama-sama dalam melakukan pembangunan di Kabupaten Lebak,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala ULP Lebak Panjanu mengatakan, proses lelang proyek pengadaan di Lebak telah berjalan sesuai mekanisme yang diatur dalam Perpres nomor 16 tahun 2018, tentang pengadaan barang dan jasa.

Ia menuturkan, proses lelang sendiri dimulai dari permohonan pengadaan dari OPD yang diajukan kepada ULP, disusul dengan pengumuman pengadaan mulai dari jenis kegiatan, administrasi, dan juga harga.

”Seluruh pihak dibolehkan untuk mendapatkan akses pengumuman tersebut dengan proses lelang. Dari proses tersebut kami akan nilai dari segi kecocokan administrasi, dan juga kualifikasi, baru dari segi harga. Kami akan memilih nilai harga yang paling rendah,” tuturnya.

Ia juga menyangkal akan adanya dugaan penunjukan secara langsung pengadaan proyek yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada pihak pengadaan barang.

”Saya kira OPD tidak akan berani melakukan itu, karena seluruh proses lelang proyek harus melalui ULP,” tegasnya.

Lanjutnya, adapun tudingan ketidakfairan dalam proses lelang para pengusaha dapat mengajukan banding kepada Inspektorat, ataupun APIP. ” Semua mekanisme sudah sesuai dengan apa yang telah diatuh Perpres. Kalau ada tidak fair di sana ada mekanisme juga yang berlaku dengan melakukan banding atau pengaduan ke Inspektorat maupun APIP. Disana ceritakan apa yang menjadi ketidakfairannya,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Forum Komunikasi Pengusaha Jasa Kontruksi sendiri dihadiri oleh berbagai asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Lebak, seperti Asosiasi Rekanan Konstruksi Indonesia (Arkindo), Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia (AKSI), dan juga Asosiasi Jasa Kontraktor Indonesia (AJKI).

QFS Indonesia merupakan salah satu Penyedia Badan Sertifikasi ISO, Akan membantu Bisnis dan Organisasi Anda dalam menerapkan dan tersertifikasi ISO dengan proses mudah

Mau Proses Sertifikat ISO dengan Proses Mudah, Valid Absah Plus bisa dapat Dokumen Pendukung ISO serta Pelatihan ISO ?
Untuk lebih lanjut, silahkan hubungi kami