Dampak Pandemi Covid-19, Dinas PUPR Sekadau Belum Dapat Gunakan DAK Infrastruktur


Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sekadau Akhmad Suryadi sebut dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sekadau tahun 2020 belum bisa digunakan, Jumat (19/6/2020)

Sebelumnya pada 27 Maret 2020, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta kepada para kepala daerah untuk menghentikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa, pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2020.

Keputusan itu tertuang dalam surat edaran resminya, S-247/MK.07/2020.

Atas pertimbangan, penyebaran virus corona yang semakin meluas di wilayah Indonesia.

Sehingga DAK Fisik 2020 harus dialokasikan untuk menangani pandemi virus corona.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sekadau, Akhmad Suryadi menuturkan berdasarkan rapat kerja antara Kementerian PUPR dengan kabupaten/kota dan provinsi se-Indonesia beberapa waktu yang lalu, yang melihat pandemi Covid-19 belum dapat dipastikan kapan berakhir.

Sementara itu khusus DAK infrastruktur di tahun 2021 mengalami penurunan 30% dari DAK 2020.

Lebih lanjut, Akhmad menjelaskan saat ini di Kabupaten Sekadau, proses pelelangan pembangunan infrastruktur yang menggunakan DAK masih dalam masa sanggah.

Sehingga kompensasi untuk penyedia jasa kontruksi yang sedang mengikuti masa pelelangan tidak ada.

“Jadi tidak ada kompensasi karena di dalam dokumen itu jelas, apabila negara memerlukan dana untuk penanggulangan bencana, itu bisa ditarik sewaktu-waktu,” jelasnya lebih lanjut.

Sementara untuk saat ini di Provinsi Kalbar, Kabupaten yang sudah melaksanakan kontrak untuk pembangunan infrastruktur hanya di Kabupaten Ketapang, dan saat ini terus berlanjut.

QFS Indonesia merupakan salah satu Penyedia Badan Sertifikasi ISO, Akan membantu Bisnis dan Organisasi Anda dalam menerapkan dan tersertifikasi ISO dengan proses mudah

Mau Proses Sertifikat ISO dengan Proses Mudah, Valid Absah Plus bisa dapat Dokumen Pendukung ISO serta Pelatihan ISO ?
Untuk lebih lanjut, silahkan hubungi kami