Untuk mengurangi dan mencegah terjadinya penyimpangan atau korupsi khususnya di bidang pemilihan barang dan jasa, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencanangkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM) serta pencanangan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
“Maksud dari pencanangan ini ialah sebagai langkah awal dari zona integritas dan penerapan SMAP di delapan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) dan satu Balai Jasa Konstruksi Wilayah,” ucap Plt Direktur Jenderal Bina Konstruksi Trisasongko Widianto, Selasa (25/5).
Selain itu, tujuan dari pencanangan tersebut juga untuk memperkuat komitmen dan kesiapan dari Ditjen Bina Konstruksi dalam membangun zona integritas dan menerapkan ISO 37001 2016 mengenai sistem manajemen anti penyuapan dan mendorong terwujudnya pelayanan publik khusunya di bidang pemilihan barang jasa pemerintah yang prima dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Adapun delapan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ditetapkan sebagai pilot project pembangunan zona integritas dan penerapan SMAP yaitu BP2JK wilayah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, dan Balai Jasa Konstruksi wilayah 3 Jakarta.
Menurut Trisasongko, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebelumnya sudah menetapkan dan melaksanakan kebijakan sembilan strategi pencegahan penyimpangam dalam pengadaan barang jasa di Kementerian PUPR. Pembangunan zona integritas dan penerapan SMAP tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari implementasi 9 strategi.
“Tujuan akhirnya bukan hanya label zona integritas atau diperolehnya sertifikat ISO 37001, tetapi lebih dari itu, bagaimana kita menerapkan budaya kerja anti penyuapan sebagai bagian dari iprove yakni integritas, profesional, orientasi misi, visioner dan etika akhlakul karimah Kementerian PUPR dan komitmen anti KKN Kementerian PUPR sehingga kita bisa bekerja dengan aman dan selamat sesuai target capaian yang sudah ditetapkan,” paparnya.
Supaya pencanangan ini dapat berjalan, Trisasongko meminta dukungan dari unit-unit organisasi (unor) di provinsi di mana delapan UPT tersebut berasal. Sebagai informasi, pada Senin (24/5) kemarin juga telah diadakan pelatihan ISO 37001 terhadap delapan BP2JK.
“Keberhasilan penerapan zona integritas dan SMAP tidak bisa lepas dari dukungan dan komitmen balai UPT dari unor teknis untuk turut berkolaborasi dalam penerapan zona integristas dan SMAP,” tutupnya.
Sumber : Investor.id
QFS Indonesia merupakan salah satu Badan Sertifikasi ISO, Akan membantu Bisnis dan Organisasi Anda dalam menerapkan dan tersertifikasi ISO dengan proses mudah
Mau Proses Sertifikat ISO dengan Proses Mudah, Valid Absah Plus bisa dapat Dokumen Pendukung ISO serta Pelatihan ISO ?
Untuk lebih lanjut, silahkan hubungi kami.