Berkaca dari Pemalsuan Data Kartu Kredit, Platform yang Lalai Harus Disanksi


Ramai di media sosial soal curhatan beberapa nasabah perbankan mengaku datanya dipalsukan untuk kartu kredit. Warganet bernama Andi Karina salah satunya, ia kaget mendapat somasi dari Bank BNI lantaran tidak membayar tagihan kartu kredit.

Padahal dirinya tidak pernah memiliki rekening atau mengajukan kartu kredit di perbankan tersebut. Usut punya usut, ternyata datanya dipalsukan oleh orang lain.

Terkait adanya kasus tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menjelaskan bahwa keamanan digital memang masih jadi persoalan hingga saat ini. Terutama mengenai lemahnya perlindungan data pribadi.

Atas dasar itu, beliau mengingatkan kepada platform atau penyedia jasa lainnya, agar benar-benar memenuhi standar keamanan data. Perusahaan-perusahaan tersebut seharusnya mampu memberikan jaminan keamanan data penggunanya.

“Platform dan pemberi layanan termasuk kartu kredit, harus memenuhi standar keamanan informasi seperti minimal melakukan sertifikasi ISO 27001. Penempatan data center di Indonesia dan peningkatan kemampuan SDM, agar data pengguna aman dan tidak bocor,” ujar Heru kepada kumparan, Rabu (21/4).

Selain itu, pemerintah sebagai regulator juga harus punya andil yang lebih jelas. Termasuk bahkan melakukan pengawasan hingga memberi sanksi bagi platform yang terbukti teledor soal data nasabah.

Di samping itu, Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi juga diharapkan mampu menjadi regulasi yang dapat memperkuat perlindungan data ini. Atas dasar itu, ia berharap RUU PDP ini dapat segera diselesaikan.

“Pemerintah harus ada pengawasan dan sanksi jika platform abai terhadap keamanan. Termasuk responsif atas kasus kebocoran data,” sambung Heru Sutadi.

Sebelumnya, manajemen Traveloka menegaskan sudah menindaklanjuti adanya kasus tunggakan kartu kredit untuk pembayaran Traveloka Paylater. Setelah mengetahui adanya penyalahgunaan data pribadi atau pemalsuan kartu kredit pengguna, Traveloka memastikan sudah menghapus tagihan tersebut.

“Kami segera menerbitkan Surat Keterangan Penghapusan Tagihan atas nama pengguna di PT Caturnusa Sejahtera Finance. Kami juga sudah menghubungi pengguna untuk menawarkan solusi dan dapat diterima dengan baik oleh beliau,” jelas Head of Corporate Communications Traveloka, Reza Amirul Juniarshah, kepada kumparan.

Sumber : Kumparan

QFS Indonesia merupakan salah satu Badan Sertifikasi ISO, Akan membantu Bisnis dan Organisasi Anda dalam menerapkan dan tersertifikasi ISO dengan proses mudah

Mau Proses Sertifikat ISO dengan Proses Mudah, Valid Absah Plus bisa dapat Dokumen Pendukung ISO serta Pelatihan ISO ?
Untuk lebih lanjut, silahkan hubungi kami.