Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan berbagai pengerjaan proyek bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, tidak diselesaikan.
Disinggung mengenai hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang (PUBMPR), sebagai pengguna anggaran, tak berkomentar banyak.
“Tidak ada (proyek mangkrak). Sekarang sudah dilanjutkan lagi kok,” kata Sekretaris Dinas PUMBPR, Sapto Sumartono, Jumat, 30 Juli 2020.
Sebelumnya, BPK melalui hasil audit Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan APBD 2019, terdapat simpang siur dalam penggunaan anggaran. Salah satunya pengerjaan trotoar di kawasan jalan protokol kabupaten yang ditinggal kontraktor.
Tidak hanya itu, proyek peningkatan jalan serta sejumlah pembangunan infrastruktur juga tidak diselesaikan. Masalah lain muncul ketika Pemkab Bojonegoro tidak transparan terkait kesesuaian kontrak, penentuan harga, hingga sejumlah dugaan persekongkolan dalam pemenangan tender proyek lainnya.
“Saya belum hafal (datanya),” jelas Sapto.
QFS Indonesia merupakan salah satu Penyedia Badan Sertifikasi ISO, Akan membantu Bisnis dan Organisasi Anda dalam menerapkan dan tersertifikasi ISO dengan proses mudah