DJKI Luncurkan Program Unggulan 2023, Program Unggulan Ketiga Yaitu Penyelesaian Permohonan HKI


Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H secara resmi meluncurkan 4 program unggulan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ( DJKI ) Kemenkumham. Upaya ini dilakukan dalam rangka meningkatkan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (KI) pada 2023.
4 program besar tersebut antara lain, meningkatkan permintaan KI sebesar 17 persen pada 2023, meningkatkan jumlah hak kekayaan intelektual (HKI) nasional yang dilindungi sebesar 8 persen, penyelesaian aplikasi HKI, dan penyelesaian aduan pelanggaran HKI.
Dari 4 program besar tersebut, DJKI kemudian mengembangkannya menjadi strategi kebijakan yang akan diaplikasikan kepada masyarakat dengan tepat sasaran. Seperti pada program meningkatkan permintaan KI sebesar 17 persen pada 2023, DJKI menurunkan program.
Pada program unggulan ketiga, penyelesaian penyelesaian HKI terdapat 3 program turunan. Pertama, Persetujuan Otomatis Perpanjangan Merek (POP Merek) yang merupakan upaya mewujudkan pelayanan publik di bidang merek yang lebih cepat dan dapat diandalkan.
Kedua, Penerapan ISO 9001:2015 di lingkungan DJKI. Hal ini bentuk komitmen DJKI dalam memberikan pelayanan yang berstandar internasional dalam hal ketepatan waktu dan kualitas layanan.
Ketiga, Sertifikasi ISO 27001 Sistem Keamanan IT Upaya DJKI dalam meningkatkan standar kualitas layanan KI berbasis elektronik.
Razilu mengatakan hadirnya inovasi tersebut, DJKI tidak dapat melaksanakan secara keseluruhan tanpa sinergitas dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan . Oleh karena itu, ia meminta seluruh pemangku kepentingan untuk terus bergandengan tangan dalam upaya ini.
“Dengan program kerja di bidang KI yang tidak hanya diampu oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tetapi juga oleh Kantor Wilayah, maka saya memerintahkan agar kinerja 2023 fokus pada peningkatan permintaan KI nasional,” pungkas Razilu.
Selama 2022, DJKI juga telah berhasil melaksanakan 37 kegiatan Mobile IP Clinic (MIC) di 33 provinsi Indonesia. MIC yang diikuti 9.747 orang ini memiliki peran strategis untuk bersinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan daerah lainnya sebagai bukti dan bentuk negara hadir dalam memberikan layanan yang lebih dekat kepada masyarakat.
Sumber : nasional.tempo.co
QFS Indonesia merupakan salah satu Badan Sertifikasi ISO, Akan membantu bisnis dan organisasi anda dalam menerapkan dan tersertifikasi ISO dengan proses mudah.

Mau Proses Sertifikasi ISO dengan dengan Proses Mudah, Valid absah plus bisa dapat dokumen pendukung ISO serta pelatihan ISO?

Untuk lebih lanjut, silahkan hubungi kami.