Bupati Setuju Percepatan Pembangunan Infrastruktur Tanpa Abaikan Covid-19


Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo mendukung percepatan pembangunan infrastruktur seperti harapan Forum Asosiasi Jasa Kuntruksi Kulonprogo. Dalam Rencana Jangka Menengah Daerah 2017-2022, prorgam infrastruktur merupakan salah satu prioritas pembangunan, setelah pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan program kesehatan dan pembangunan.

“Kita lihat dulu apakah kemampuan dan kapasitas anggaran memungkinkan atau tidak. Sepanjang regulasi memungkinkan dan kapasitas keuangan memungkinkan, tentu kita sepakat percepatan program infrastruktur dilakukan,” kata Bupati Kulonprogo Drs Sutedjo usai pertemuan dengan Forum Asosiasi Jasa Kontruksi di Ruang Sermo Gedung Binangun II kompleks pemkab setempat, Selasa (23/6/2020).

Selain bupati, nampak hadir juga dalam pertemuan Wakil Bupati (Wabup) Fajar Gegana dan Sekretaris Daerah (Sekda) Astungkoro. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Sutedjo menanggapi permintaan Ketua DPRD Akhid Nuryati yang intinya Pemkab Kulonprogo hendaknya mengalokasikan sisa-sisa ‘refocusing’ anggaran percepatan penanganan Covid-19 untuk pembangunan infrastruktur yang bersifat padat karya supaya mampu menggerakan ekonomi masyarakat.

Kendati mendukung percepatan pembangunan infrastruktur tapi Bupati Sutedjo berpesan pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tetap memperhatikan dan menganggarkan dana penanganan Covid-19. Anggaran tersebut penting katanya untuk mengantisipasi perubahan kondisi dampak Covid-19 secara mendadak.

“Kendati kondisi perkembangan Covid-19 di DIY, khususnya di Kulonprogo relatif landai tapi kita tetap mengutamakan penanganan Covid-19 dibanding pembangunan infrastruktur,” tegasnya.

Ditegaskan, karena belum diketahui, kapan pandemi Covid-19 akan berakhir dan sepanjang vaksin Covid-19 belum ditemukan maka cara hidup masyarakat harus memakai masker, sering cuci tangan di air mengalir dan jaga jarak. “Pemkab harus tetap menyediakan anggaran tak terduga untuk menghadapi pandemi Covid-19. Kami bertanggung jawab atas keselamatan masyarakat di atas kepentingan yang lain,” ujarnya.

Sementara itu Sekda Astungkoro mengatakan, hari ini dirinya akan ke Pemda DIY untuk mengetahui proyek infrastrukutr menggunakan dana keistimewaan yang berpotensi dibatalkan. “Anggaran pembangunan infrastruktur menggunakan danais sangat tinggi, sehingga perlu ada kejelasan dan mempermudah dalam perencanaan,” ungkapnya.

Ketua Dewan, Akhid Nuryati mengatakan, Pemkab Kulonprogo merealokasi sebagaian anggaran refocusing penanganan pandemi Covid-19 untuk percepatan pembangunan infrastruktur. “Karena itu, APBD Perubahan 2020 bisa dipercepat pembahasan dan penetapannya dengan harapan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan 2020 disepakati bupati dan DPRD, pekerjaan pembangunan infrastruktur dapat dimulai,” katanya.

Pihaknya berharap Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Kulonprogo membantu percepatan lelang. Kemudian teknisnya di sekda, Dinas Perkerjaan Umum, Kawasan Perumahan dan Permukiman (DPUPKP) dan OPD lainnya menyiapkan dokumen lelang dengan lengkap. “Kami berharap OPD menyiapkan segala persyaratan dan kebutuhan, dan kami di DPRD Kulonprogo menyetujui sisa anggaran ‘refocusing’ penanganan Covid-19 digunakan untuk percepatan pembangunan infrastruktur,” ujarnya mewanti-wanti anggaran tersebut benar-benar digunakan untuk infrastruktur padat karya yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.

QFS Indonesia merupakan salah satu Penyedia Badan Sertifikasi ISO, Akan membantu Bisnis dan Organisasi Anda dalam menerapkan dan tersertifikasi ISO dengan proses mudah

Mau Proses Sertifikat ISO dengan Proses Mudah, Valid Absah Plus bisa dapat Dokumen Pendukung ISO serta Pelatihan ISO ?
Untuk lebih lanjut, silahkan hubungi kami