Dinas PUPR NTB Bantah Takut ‘’Blacklist’’ Kontraktor

Kontraktor

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) membantah takut mem-blacklist kontraktor yang mengerjakan proyek rehabilitasi Islamic Center (IC). Penyelesaian pekerjaan  proyek pascabencana dengan pagu Rp1,65 miliar itu dilakukan perpanjangan waktu sampai 90 hari sejak 1 Januari – Maret 2019.

Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardi, M.TP menjelaskan, perpanjangan waktu pengerjaan selama 90 hari kepada kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No.243/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran.

‘’Bukan ndak berani (blacklist). Kalau faktanya 90 hari dia tidak selesai, kita blacklist. Kenapa takut,’’ kata Ardi dikonfirmasi di Mataram, Rabu, 27 Februari 2019 siang.

Ardi menjelaskan, sejumlah faktor yang menyebabkan molornya penyelesaian proyek rehabilitasi IC. Antara lain, banyak penambahan item pekerjaan yang tidak diduga sebelumnya. Misalnya, perbaikan dinding, plafon dan lainnya yang rusak akibat gempa.

Selain itu, ada hambatan dari sisi waktu. Karena para pekerja tidak bisa bekerja sepanjang waktu. Pasalnya IC digunakan untuk kegiatan ibadah setiap hari pada waktu tertentu.

‘’Pekerjaannya rumit. Lebih cepat bangun baru. Tapi Insya Allah bisa selesai Maret. Dia (kontraktor)  harus selesai paling lambat Maret. Karena nanti khazanah Ramadhan bulan Mei sudah mulai,’’ terangnya.

Agar penyelesaian proyek rehabilitasi IC dapat tuntas Maret mendatang, Dinas PUPR, kata Ardi meminta kepada kontraktor menambah tenaga kerja. Ditanya nama kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut, Ardi mengatakan tak hafal namanya.

Namun, untuk rehabilitasi IC dianggarkan dana sekitar Rp1,65 miliar dalam APBD Perubahan 2018. Sementara untuk perbaikan gedung pemerintahan atau kantor OPD yang rusak akibat gempa dianggarkan dana sebesar Rp9,7 miliar. Kontraktor yang mengerjakan proyek pascabencana ini dilakukan Penunjukan Langsung (PL) sesuai ketentuan yang ada.

‘’Kesulitannya, pekerjaannya sulit diprediksi karena pascagempa. Contohnya dinding yang rusak  lebih luas dari perkiraan sebelumnya,’’ jelasnya.

Selain pengerjaan proyek rehabilitasi IC, juga dilakukan rehabilitasi kantor-kantor OPD yang rusak akibat gempa. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR NTB, Arifuddin mengatakan untuk rehabilitasi gedung-gedung OPD sudah hampir final secara keseluruhan. Ia menyebut, sisa pekerjaan tinggal 10 persen.

‘’Karena itu banyak kantornya. Satu perusahaan bisa menangani sampai 13 gedung. Dengan tingkat  pekerjaan berbeda-beda,’’ ungkapnya.

Total dana rehabilitasi gedung perkantoran sebesar Rp9,7 miliar. Sebanyak dua rekanan yang mengerjakan rehabilitasi gedung perkantoran yang rusak akibat gempa. Yakni PT. Bumi Serang dan PT. Elita dengan nilai proyek masing-masing Rp4,8 miliar. (nas)

Kami QFS Indonesia, Badan Sertifikasi ISO merupakan Penyedia Penerbitan Sertifikasi ISO Akreditasi IAS di Indonesia. Untuk Informasi lebih lanjut, silhakna hubungi kami

Sumber : www.suarantb.com